BENARKAH KEBIJAKAN MORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DIPERLUKAN ?

Moraturium (KBBI) dapat diartikan dengan penanggungan atau penundaan. Dalam lingkungan fakultas kedokteran, moratorium diartikan sebagai penundaan pembukaan fakultas kedokteran yang baru. KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia telah menghentikan untuk sementara pemberian rekomendasi dalam pembukaan FK baru sejak Januari 2010. Moratorium ini kemudian diperkuat oleh moratorium serupa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI melalui SE DirJen Dikti No. 1061/E/T/2012 tahun 2012. Saat ini, terdapat 72 (tujuh puluh dua) Fakultas Kedokteran (FK) dan 28 (dua puluh delapan) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Pemantauan, evaluasi  serta pembinaan terus menerus dilakukan terhadap semua FK dan FKG ini agar semua syarat sebagaimana tertera dalam Standar Pendidikan terpenuhi. Maka, yang penting saat ini adalah membuat semua FK dan FKG berada dalam kualitas yang setinggi-tingginya. Namun apakah kebijakan moratorium efektif dapat memberikan dampak positif atau sebaliknya justru dampak negatif terhadap proses pembelajaran di PTN atau PTS fakultas kedokteran seluruh Indonesia ?. Hal tersebut yang akan dibahas pada kajian ini.

Alasan berlakunya kebijakan moratorium yaitu Pelaksanaan UKMPPD dan jumlah lulusan yang belum maksimal. Di Indonesia terdapat sekitar lebih dari 75 fakultas kedokteran, namun setiap tahunnya hanya ada sekitar 15000 lulusan dokter. Untuk saat ini, semua mahasiswa fakultas kedokteran tidak bisa langsung disumpah, karena kebijakan UKMMPD (Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter) diberlakukan sebagai syarat mutlak agar bisa lulus dan disumpah menjadi dokter. Mahasiswa kedokteran di Indonesia dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sama, sementara akreditasi tiap fakultas kedokteran berbeda-beda dan hal ini mempengaruhi jumlah lulusannya. Sehingga, kebijakan moratorium justru menambah permasalahan karena banyaknya fakultas kedokteran baru yang akreditasinya tentu mempengaruhi lulusan mahasiswanya.

Menurut Konsil Kedokteran Indonesia, pada tahun 2016 terdapat 27 fakultas kedokteran dengan akreditasi C belum termasuk dengan 8 fakultas keodkteran baru. Sehingga, total fakultas kedokteran yang terakreditasi C sebanyak 35 fakultas. Sementara itu, hanya sekitar 10 fakultas yang hanya dapat meningkatkan akreditasinya menjadi B selama rentang waktu 2016-2017. . Pada Oktober 2017 didapatkan 25 fakultas kedokteran terakreditasi C, jumlah ini belum ditambahkan fakultas-fakultas yang akan didirikan pada saat ini akibat moratorium pendirian fakultas kedokteran yang dicabut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, langkah Kemenristekdikti dalam pendirian fakultas kedokteran baru tidak akan menyelesaikan permasalahan terkait kualitas dokter tetapi malah menjadikan beban tambahan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dokter Indonesia.

Sebaiknya, kebijakan moratorium dalam mendirikan fakultas kedokteran yang baru perlu di ubah sistematiknya atau ditiadakan agar pemerintah lebih fokus kepada peningkatan kualitas lulusan dokter yang menimba ilmu di fakultas kedokteran yang telah ada, bukan dengan memperbanyak fakultas-fakultas kedokteran baru yang justru mengurangi kualitas lulusan dokter di Indonesia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dokter dapat menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas. Dokter yang berkualitas dapat menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia. Dampak lainnya yang dapat dirasakan dengan meningkatnya akreditasi dan kualitas lulusan dokter yang digambarkan dengan kelulusan UKMPPD dapat meningkatkan kuota dari penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran tersebut. Sebagai contoh suatu fakultas kedokteran dengan akreditasi A dan hasil kelulusan UKMPPD 95% berhak menerima 250 mahasiswa baru.

Sumber :

  1. Buku Sewindu KKI
  2. Kajian Moratorium FK UII
  3. Kajian Urgensi Moratorium Pendirian FK oleh Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *