Sejauh Manakah Dokter Layanan Primer Saat Ini?

Dokter Layanan Primer (DLP) merupakan dokter yang dapat menangani pasien dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS mulai dioperasikan pemerintah sejak 1 Januari 2014 sebagai salah satu rangkaian program kerja JKN. Salah satu tujuan JKN yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 2 adalah memberikan jaminan dan kemudahan akses serta pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sedangkan, dokter umum tidak memiliki legalitas atau izin untuk menangani pasien BPJS, sehingga dokter umum tidak mampu melaksanakan tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan dibentuknya program studi DLP, yang kemudian akan menangani pasien BPJS atau menangani pasien pada layanan primer serta untuk menunjang fasilitas kesehatan primer yang ada di pelosok-pelosok daerah agar dapat memenuhi tujuan JKN. DLP juga merupakan salah satu upaya Kementrian Kesehatan RI untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui usaha promotif dan preventif di tingkat layanan kesehatan primer.

Perbedaan ruang lingkup kerja dokter umum dan dokter layanan primer didasari atas adanya perbedaan kompetensi di antara keduanya. DLP memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dokter umum karena nantinya DLP akan dibekali pendidikan berupa 80% kompetensi sebagai dokter keluarga dan 20% kesehatan masyarakat. DLP akan memiliki kompetensi dalam konsep kedokteran keluarga (konsep dan wawasan, prinsip dan pelayanan dokter keluarga, pengaruh keluarga, komunitas dan lingkungan, tugas dan fungsi dokter keluarga dalam pelayanan primer), manajemen klinik dokter keluarga (manajemen SDM, fasilitas, informasi, dan dana), keterampilan klinik (klinis non bedah, mengatasi keadaan klinis umum, masalah klinis khusus, menggunakan sarana penunjang dan medis teknis bedah) dan keluasan penerapan ilmu dan wawasannya (masalah kesehatan kelompok usia dan masalah kesehatan kelompok khusus). Sedangkan dokter umum hanya memiliki konsep dan wawasan kedokteran keluarga, prinsip dan pelayanan dokter keluarga, keterampilan klinis non-bedah, mengatasi masalah klinis khusus, dan medis teknis bedah.

Dibandingkan dengan dokter umum, dokter layanan primer memiliki 10 atau 11 item yang akan membedakan bukan hanya jenis area kompetensinya saja tapi bagaimana pendekatan kepada pasien dalam masalah kesehatan. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo, Dr. dr. Czeresna. H. Soedjono, Sp.PD-Kger dalam acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke 64 di UI Salemba, Jakarta, Rabu (5/3/2014). Sebagai contohnya, beliau menyebutkan bahwa dokter umum akan langsung memberikan obat bagi orang yang mengalami sakit, sedangkan DLP tidak akan memberikan obat langsung karena DLP akan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai sebab pasien sakit. Seperti faktor-faktor apa yang menyebabkan pasien sakit, asal virus, apakah sakitnya dialami hanya sekali atau berulang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa DLP akan melakukan penelusuran lebih dalam agar pengobatan akan lebih baik lagi. Dokter layanan primer diharapkan bisa mendukung terciptanya paradigma sehat di masyarakat dengan melakukan upaya pengobatan (curative) dan pencegahan (preventive).

Landasan hukum yang memperkuat keberadaan DLP serta mendasari berdirinya program studi (prodi) DLP adalah UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang tersebut menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa “Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.” Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 5 juga disebutkan bahwa “Pendidikan Profesi terdiri atas Program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan Program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.” Pasal lain yang menguatkan didirikannya program studi DLP adalah Pasal 8 ayat 3, yang berbunyi “Program dokter layanan primer merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internship yang setara dengan program dokter spesialis.” Pada saat ini juga telah dikeluarkan surat edaran Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai DLP pada Peraturan Menteri Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 257 Tahun 2017.

DLP memiliki kesetaraan kedudukan dengan dokter spesialis, yang dikuatkan dalam PP No. 52 Tahun 2017 Pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan bahwa program DLP merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program Internship yang setara dengan dokter spesialis. Dilanjutkan dalam Pasal 20 ayat 2 bahwa Program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan pendidikan profesi kedokteran. Kedudukan DLP lebih diperjelas dalam Pasal 20 ayat 3 yang menyatakan secara jelas bahwa program DLP setara dengan program dokter spesialis dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan.

Dari segi pendidikan, ada perbedaan antara dokter umum dan dokter layanan primer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dokter layanan primer adalah dokter yang setara spesialis, jadi untuk mendapat gelar tersebut perlu untuk mengambil studi lebih lanjut. Menurut pasal 8 ayat 1 dari UU Nomor 20 Tahun 2013, pendidikan lanjutan dokter layanan primer dapat diambil di fakultas-fakultas kedokteran yang terakreditasi A, atau, pada pasal 8 ayat 2, dapat pula diambil di beberapa fakultas kedokteran yang terakreditasi B dengan kerjasama fakultas kedokteran yang terakreditasi A, dengan tujuan percepatan pemenuhan kebutuhan akan dokter layanan primer di Indonesia. Saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran telah meluluskan DLP. Adapun beberapa Fakultas kedokteran yang akan mengadakan program pendidikan dokter layanan primer antara lain adalah Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Tarumanagara, Universitas Atmajaya, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Yarsi, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan dokter layanan primer ini akan ditempuh dalam waktu tiga tahun, dengan syarat bagi seorang dokter, wajib menyelesaikan program internship terlebih dahulu untuk mengambil pendidikan dokter layanan primer.

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh apabila pola baru di pelayanan kesehatan Indonesia dengan DLP mulai diterapkan. Pertama, dengan adanya DLP, kualitas sumber daya dokter di layanan primer dapat ditingkatkan. Seperti yang dilansir oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam situs resminya, bahwa sebagian besar mahasiswa kedokteran ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis dan belum menempatkan pelayanan primer sebagai pilihan utama mereka. Padahal, pemerintah hanya menyediakan kapasitas lapangan pekerjaan bagi Dokter Spesialis untuk program BPJS sebesar 20 persen. Diharapkan dengan adanya program DLP yang setara dengan spesialis, kualitas dan kuantitas dokter yang ingin bergerak di pelayanan primer akan membaik, mengingat kebutuhan terbesar saat ini adalah dokter-dokter yang bergerak di pelayanan primer.

Kedua, dengan adanya DLP akan tercipta suatu sistem kesehatan yang lebih terorganisir. Setiap pasien apabila ingin melanjutkan ke jenjang terapi berikutnya akan diberikan rujukan oleh DLP. Dengan demikian, terapi yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif dibandingkan pola terapi yang dilaksanakan sekarang, karena dengan kompetensi yang dibekalkan, diperkirakan DLP mampu menyelesaikan masalah kesehatan hingga 80% dari seluruh kasus yang ada.
Namun, kebijakan ini juga memiliki kekurangan. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah dengan diberlakukannya DLP sebagai lini terdepan dalam terapi kesehatan, membuat keberadaan dokter umum menjadi rancu. Terlebih, banyak kalangan yang menilai kompetensi yang dimiliki keduanya serupa sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang-tindih peran yang dilakukan keduanya, dan dikhawatirkan pula akan memunculkan suatu konflik kepentingan yang berkepanjangan diantara keduanya.

Ketiga, sudah adanya Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang disusun oleh PB IDI bersama Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP) yang terdiri atas Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) serta disahkan Konsil Kedokteran Indonesia yang selama ini telah menjadi tolak ukur kompetensi setiap dokter baru dan penjagaan kompetensi dokter setiap lima tahun melalui Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan. Atas dasar itu, banyak kalangan mempertanyakan mengenai urgensi dari kompetensi tambahan yang didapat oleh dokter layanan primer.
Ketiga, banyak orang beranggapan bahwa rendahnya kualitas dokter pada layanan primer menjadi penyebab dari kurangnya kualitas pelayanan kesehatan primer. Namun, menurut Ketua Umum IDI, Prof Dr Ilham Oetama Marsis, SpOG, banyak faktor lain yang ditengarai menjadi penyebab dari rendahnya kualitas pelayanan kesehatan primer, salah satunya adalah fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Menurutnya, sebaik apapun kualitas dokter yang tersedia, apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai, kinerjanya tidak akan optimal. Selain itu, ia menambahkan, ketersediaan fasilitas yang minim juga mengakibatkan pasien lebih memilih langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan tingkat sekunder.

Keempat, banyak mahasiswa kedokteran yang merasa keberatan dengan kebijakan dokter layanan primer, karena program DLP dianggap akan memperpanjang masa studi para calon lulusan dokter, bahkan untuk sekedar menjadi dokter yang melakukan praktik di tingkat primer. Hal yang sering menjadi perdebatan adalah mengapa tambahan kompetensi bagi DLP tidak dimasukkan ke dalam kurikulum di jenjang pendidikan dokter umum. Sehingga, penggabungan kurikulum dokter layanan primer ke dalam kompetensi dokter umum dapat dipertimbangkan, terlebih dengan mengingat belum tercapainya angka yang ideal dalam rasio dokter versus jumlah penduduk, termasuk dokter layanan primer.

Kebijakan mengenai DLP memang menuai pro kontra dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa kedokteran, dokter umum, dokter spesialis, hingga organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini dikarenakan keberadaan DLP dengan nomenklatur dan tingkat kualifikasinya merupakan hal baru yang memicu ketidakharmonisan jenis profesi, ketidakharmonisan kewenangan, dan ketidakharmonisan gelar profesi.

Organisasi profesi seperti IDI telah menyampaikan pendapatnya mengenai DLP dalam Buku Putih IDI tahun 2017. IDI menyatakan penolakan mereka terhadap program studi DLP, dikarenakan IDI menganggap program studi DLP adalah suatu pemborosan dan tidak efektif untuk dilakukan. IDI menyebutkan bahwa pada dasarnya dokter umum yang dididik menggunakan kurikulum SKDI 2012 sudah cukup berkualifikasi untuk melakukan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Memaksakan dokter umum agar mengikuti program studi DLP sebagai syarat agar bisa bekerja di FKTP cenderung bersifat kontra produktif dengan prioritas pemerintah untuk melaksanakan Universal Coverage 2019,
karena saat ini jumlah FKTP masih kurang tersedia. Pemerintah seharusnya memfasilitasi agar jumlah klinik dan dokter praktik yang bekerja sama dengan BPJS bisa bertambah sehingga dapat menjamin penyediaan fasilitas pelayanan yang cukup. Selain itu, IDI juga menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya menyelesaikan akar masalah dari ketidakefektifan pendidikan dasar kedokteran, yakni banyaknya fakultas kedokteran yang masih berakreditasi B dan C, dan tidak membentuk program studi yang baru sebelum menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu.

Salah satu yang mendasari didirikannya program studi DLP adalah untuk menyelesaikan problematika kekurangan dan maldistribusi dokter karena hal ini merupakan prioritas yang mesti diselesaikan pemerintah, terutama di wilayah terpencil. Akan tetapi, alasan ini juga ditolak oleh IDI yang berpendapat bahwa program studi DLP tidak dapat menyelesaikan problematika ini, karena dengan menyetujui program studi DLP, pendidikan yang ditempuh akan lebih lama dan justru akan memperparah maldistribusi. IDI mengusulkan reformasi pendidikan kedokteran, melalui subsidi biaya pendidikan, rekrutmen calon dokter, proses pendidikan yang membuat dokter terbiasa bekerja di pedesaan, dan lama pendidikan yang cost effective, bukan dengan memperpanjang masa pendidikan.

Berdasakan kajian mengenai dokter layanan primer (DLP) ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut.

  1. Keberadaan DLP di Indonesia saat ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dokter pada tingkat layanan primer sehingga dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat primer.
  2. DLP sebagai program pemerintah tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari program DLP diharapkan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya kompetensi dokter di layanan primer. Namun, kekurangan dari program ini diharapkan tidak mengganggu hingga menjadi penghalang dalam mencapai perbaikan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian baik bagi dokter sebagai penyedia layanan primer dan masyarakat sebagai penggunanya.
  3. DLP saat ini masih menjadi polemik, menuai banyak pro dan kontra, terutama di kalangan para dokter. Polemik yang diperdebatkan saat ini meliputi kompetensi dokter umum sebagai dokter layanan primer saat ini, konsep program DLP, hingga ruang lingkup DLP. Maka dari itu, program ini masih perlu dikaji lebih lanjut lagi, baik oleh pemerintah sebagai pembuat program, institusi penyelenggara pendidikan DLP, organisasi kedokteran di Indonesia, mahasiswa kedokteran, hingga masyarakat sehingga diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, berkeadilan, dan secara tepat dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat primer, bukan hanya suatu program yang dibuat secara tidak matang yang nantinya dapat berpengaruh tidak baik bagi seluruh elemen yang terlibat dalam program DLP ini.

Daftar Pustaka

Annisa V. Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI [Internet]. 2013. p. 1–12. Available from: //issuu.com/vichaannisa/docs/kajian_dlp_oleh_ismki.doc
Denura F. Fakultas Kedokteran Mutu Pendidikan dan Ancaman Ditutup [Internet]. 2012. Available from: //www.scholae.co/web/read/248/fakultas.kedokteran.mutu.pendidikan.dan.ancaman.di
Ikatan Dokter Indonesia, 2017. Buku Putih : IDI Menolak Program Studi DLP: Sebuah Kajian Akademis.

ISMKI, n.d. Program Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) Saat Ini.

PP No. 52 Tahun 2017
SATGAS MEP ISMKI Wilayah 2, 2018. Perkembangan Terbaru Program Studi DLP di Indonesia. Jakarta: ISMKI Wilayah 2.
Syarifah F. Ini Bedanya Dokter Layanan Primer Dengan Dokter Umum & Spesialis di Era JKN [Internet]. 2014. Available from: //health.liputan6.com/read/2018835/ini-bedanya-dokter-layanan-primer-dengan-dokter-umum-spesialis-di-era-jkn
Undang-Undang No. 20 Tahun 2013
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004
Vidiawati D, 2014. Dokter Layanan Primer: Upaya Mengejar Keterlambatan Pergerakan Peningkatan Kualitas Layanan Primer di Indonesia. eJKI Vol. 2, No.3. Jakarta: Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *